Pengguna Ponsel Sumbang 23% Pendapatan Facebook

Manila, Sekitar 21 personel Kepolisian Filipina dengan peringkat baik, dikenai sanksi pemotongan gaji. Ini sebagai hukuman bagi mereka karena gagal memecahkan ratusan kasus pembunuhan di wilayah mereka. 

Tindakan disipliner ini diambil oleh jaksa penuntut khusus dari kantor Ombudsman Conchita Morales terhadap 21 polisi di distrik Davao. Para polisi ini dinyatakan mengabaikan tanggung jawab. 


Penyelidikan yang dilakukan kantor Ombudsman setempat menyebutkan, dari 720 kasus pembunuhan yang ditangani Kepolisian distrik Davao selama 4 tahun sejak tahun 2008, polisi hanya mampu memecahkan 321 kasus saja. Jumlah tersebut berarti kurang dari 50 persen kasus yang berhasil dipecahkan.

"Dari angka-angka tersebut, sangat jelas bahwa mereka lalai menjalankan tugas mereka untuk menekan angka kasus pembunuhan," demikian pernyataan Ombudsman tersebut, seperti dilansir oleh AFP, Jumat (30/3/2012).

"Oleh karena itu, sanksi yang tepat untuk diberikan kepada mereka adalah pemotongan gaji selama satu bulan," demikian disampaikan. 

Organisasi pengawas HAM di Davao menyebutkan, banyak korban yang tewas karena ditembak oleh pria bersenjata dan bertopeng yang mengendarai motor. Para penjahat ini mendapat julukan 'Davao Death Squads'. 

Namun polisi nampaknya sangat sulit dan lamban mengungkap kasus-kasus tersebut. Akibatnya muncul kecurigaan masyarakat bahwa polisi dan otoritas setempat terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini sebenarnya telah dibantah oleh mereka.

"Kami menghargai keputusan Ombudsman dan kami akan mematuhi keputusan tersebut," ujar Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Inspektur Agrimero Cruz menanggapi keputusan tersebut.