Pengguna Ponsel Sumbang 23% Pendapatan Facebook

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memberikan ruang bagi warga yang menolak pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota. Warga yang tidak setuju dengan pembangunan tersebut dapat menyuarakan hal itu pada Selasa 15 Januari mendatang.

"Nanti hari Selasa atau Rabu kita akan adakan public hearing," ujar Jokowi di Kamal Muara, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013).

Jokowi akan langsung mendengarkan pendapat warga yang menolak pembangunan tol tersebut. Jokowi juga baru dijelaskan tentang tol tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.

"Kita akan dengarkan langsung pendapat masyarakat seperti apa. Kenapa menolak, itu kan harus jelas. Saya kan baru kemarin dijelaskan sama Menteri PU," terang Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.

Jokowi menyetujui pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota dengan catatan yakni Transjakarta, Kopaja dan Metro Mini diizinkan masuk ke tol tersebut. Pembangunan tol tersebut juga harus memenuhi syarat Amdal dan lingkungan, serta pintu tol tidak terlalu banyak karena dapat menyebabkan kemacetan.

"Pintu-pintu (tol) tidak harus ada di setiap tempat, karena itu sumber kemcetan juga," tuturnya.

Pria asal Solo ini menyambut baik masukan dan kritikan dari masyarakat atas pembangunan tol tersebut.

"Tapi dengan adanyanya masukan, kritik, itu sangat bagus sekali. Saya bisa ngerti sebetulnya cerita gedenya itu seperti apa. Karena saya kan baru masuk," ucap pria berumur 51 tahun itu.

Seperti diketahui, keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada
pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.

Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018
hingga 2020.

Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.

Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.